peraturan pemerintah pelayanan publik. pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. peraturan pemerintah pelayanan publik

penyelenggaraan pela ya nan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. PELAYANAN PUBLIK Status. 1. 13 Jan, 2023 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Undang-undang No. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Strategi Pengembangan E-Government. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. layanan hubungan media. 5. Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun Peraturan. 5. Jenis. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Halaman ini telah diakses 38978 kali FILE-FILE PERATURAN. Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara. Jakarta: Bumi Aksara. U. Jika menengok terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik, peraturan ini sudah berlaku sekitar 12 tahun. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,. pelayanan informasi publik. Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa. Permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. barang dan pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perseorangan2. FULL TEXT. Nomor. Jenis Pelayanan : Audensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 196, jdih. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. 15 September 2021. dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Indonesia Republik Lembaran Negara Nomor 5038); MEMUTUSKAN. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal. REPUBLIK INDONESIA dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Le mbaran Negara Republik. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang. pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. (2)7. 2019. guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Bidang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi. 6. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. 2. Ditetapkan Tanggal. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. (2) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri dalam Sistem Informasi Pelayanan. Kondisi tersebut disebabkan semua peraturan dan sistem pelayanan ditentukan secara sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa menemukenali kendala, harapan, dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat sebagai penerimanya. Perkuat Layanan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud. Menimbang:a. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan. Mengingat materi yang terkandung. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalamSejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. METADATA PERATURAN. 9. Untuk mengatasi hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 2010 Pedoman Penilaian Kinerja Unit. pemberi Pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. penyelenggaraan pelayanan publik 6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. Pasal 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. Tipe Dokumen Judul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi T. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. Pasal 3 Ruang Lingkup. Tempat Penetapan. Glosarium. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Daftar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun, segera menerbitkan peraturan menteri sebagai pijakan hukum di daerah. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Pro. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi. 16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bidang. Pasal 4 Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perangkat Keras;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Berlaku. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa bertugas/mempunyaifungsi untuk mengeluarkan Surat. Penilaian kepatuhan oleh Ombudsman sekitar 7 tahun, dan tahun 2021 ini berencana melakukan. Sekilas Ombudsman. Utamanya dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparatur sipil negara (ASN) makin meningkat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Panrb No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. 6. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bisa kita lihat dan ketahui bahwa banyak instansi pemerintah pemberi layanan yang masih kurang partisipatif di dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Sejalan dengan itu untuk penerapan peraturan tersebut, dibutuhkan pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, agar pelayanan yang sudah punya standar baku dapat diterapkan oleh pemerintah, dimana. Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut: Transparansi. Lembaga Penyiaran Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. menyediakan Admin Instansi;kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Bahasa Indonesia. E. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamPELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. 3. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan PengaduanPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014, tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. 4. 2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan. menpan. peran serta masyarakat 7. pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Konsep Pelayanan Publik 1. Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1); 8. Standar Pelayanan Minimum/SPM (Gov to Citizen, G2C): • Pendidikan • Kesehatan • Pekerjaan umum dan penataan ruang • Perumahan rakyat dan kawasan permukiman • Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat •. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, Pencarian-+ Toggle Navigation. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022; Mengingat : 1. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. dalam peraturan pemerintah. : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. Hasil penelitian Nurbarani (2009) di Kota Surakarta menyatakan keberhasilan reformasi birokrasi. BAB I . Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Pengertian pungli – Istilah pungli sangatlah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil. di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah . 6178, LL Setkab : 27 HLM. Pengertian Pelayanan Publik Untuk menyegarkan pengetahuan peserta mengenai pengertian pelayanan dan pelayanan publik, modul ini menguraikan secara singkat beberapa pengertian pelayanan publik yang dikutip dari para ahli dan Pemerintah. 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional yang bertujuan untuk. APARATUR NEGARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN. Oct 29, 2012 · Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang professional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan perkantoran; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik. 196, jdih. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:. penyelenggaraan pela ya nan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. 115 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi,PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 2. Peserta kompetisi adalah inovasi. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2010 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Sejumlah lembaga pemerintah seperti Ombudsman RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hingga akademisi telah berdiskusi dan memberikan sejumlah catatan serta masukan terhadap perubahan undang-undang ini agar dapat sejalan. Perwakilan. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik. Mengingat: 1. (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD. pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. hak, kewajiban, dan larangan 5. mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Judul. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang : a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 9. go. JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan peraturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan. LATAR BELAKANG. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,. 3. 2, LN. Tematik. Negara diharuskan hadir untuk masyarakat. BAB I . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian danPelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nornor 12, 13, 14, dan 15. Â. NO. 8. Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli. Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan. Tipe Dokumen. 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 3. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan. Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (4) Menteri menyusun road map pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Sembunyikan. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. ABSTRAK: a. Badan / Pengarang.